BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Muhammad Musofa menilai persoalan sampah di Kota Batam, Provinsi Kepri, sudah memasuki fase yang membutuhkan terobosan permanen.
Ia mengatakan, komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam memperbaiki tata kelola sampah patut diapresiasi, namun langkah tersebut harus ditopang dengan sistem pengolahan modern, bukan sekadar menambah armada pengangkut.
Musofa mengingat pengalamannya bersama Komisi III DPRD Kota Batam saat melakukan studi banding ke Kabupaten Badung, Bali, pada 2010 lalu. Daerah tersebut dinilainya sukses mengatasi penumpukan sampah dengan menerapkan teknologi waste to energy (WTE) melalui kerja sama pemerintah daerah dan investor swasta asal Jerman.
“Di Badung, sampah sudah diolah menjadi tenaga listrik. Investasinya besar, tapi itu satu-satunya cara agar sampah tidak terus menumpuk di TPA,” ujar Musofa, Kamis (27/11/2025)
Ia menekankan bahwa selama sampah hanya dikumpulkan dan ditumpuk di TPA, hambatan operasional akan terus terjadi. Gunungan sampah di TPA menyebabkan antrean armada, memperlambat pengangkutan dari permukiman, dan akhirnya mendorong warga membuang sampah sembarangan.
Menurut Musofa, Batam perlu membuka kesempatan kerja sama dengan investor internasional agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern tidak membebani APBD. Ia mencontohkan bahwa investasi proyek WTE di Badung yang mencapai sekitar Rp5 triliun sepenuhnya ditanggung pihak swasta.
“Perusahaan Jerman yang membiayai. Mereka investasi, mengelola, dan menjual listriknya hingga 25 tahun. Pemerintah daerah justru mendapat manfaat lingkungan yang bersih dan pengurangan sampah,” katanya.
Ia juga menilai teknologi WTE akan membantu Batam menghindari persoalan keterbatasan lahan di TPA Punggur yang semakin kritis. Namun ia mengakui bahwa dulu kerja sama seperti ini sempat terhambat oleh isu tipping fee, yakni mekanisme pembayaran jasa pengolahan sampah. Menurutnya, persoalan tersebut bisa diatasi melalui komunikasi intensif dengan calon investor.
“Jerman dan Swiss adalah contoh negara yang tertarik. Kuncinya pendekatan. Wali kota harus diberi ruang untuk melakukan penjajakan langsung agar teknologi ini benar-benar bisa diterapkan,” tuturnya.
Musofa kembali menegaskan bahwa pendekatan konvensional dengan menambah armada dan personel hanyalah solusi sementara. Selama sistem pengelolaan masih bertumpu pada metode angkut dan tumpuk, persoalan sampah akan terus berulang setiap tahun.
Ia pun menyatakan dukungan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang belakangan menunjukkan langkah-langkah baru dalam penanganan sampah, namun menekankan perlunya keputusan jangka panjang.
“Langkah yang sudah dilakukan patut diapresiasi. Tapi solusi permanen harus segera diputuskan. Kalau Batam ingin bersih dan berdaya saing, teknologi pengolahan sampah menjadi listrik harus menjadi prioritas,” ujarnya. (uly)
