MIMBARKEPRI.CO, Jakarta – Polemik siswa yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) akibat keterlambatan sekolah mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) terus berlanjut.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafii bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan komitmen mereka untuk memperjuangkan hak siswa berprestasi yang mengalami kendala dalam pendaftaran SNBP.
“Setiap madrasah harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses seleksi masuk perguruan tinggi bagi siswanya,” ujar Romo Syafii.
Pertemuan antara Syafii dan Satryo yang terjadi di kantor Mendiktisaintek pada Jumat (7/2) membahas solusi untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi madrasah dalam SNBP 2025.
“Kita harus terus membersamai mereka dalam menghadapi masalah ini, karena mereka anak anak hebat yang harus kita perjuangkan,” ujar Syafii.
Sistem finalisasi PDSS yang digunakan untuk pendaftaran SNBP telah ditutup pada tanggal 31 Januari 2025. Namun, proses finalisasi diperpanjang hingga Sabtu (8/2) pukul 04.00 WIB karena banyak sekolah yang belum sepenuhnya mengisi PDSS.
Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan pihaknya terus mencari solusi terbaik atas permasalahan finalisasi PDSS, mengingat kepentingan siswa berprestasi harus diperjuangkan.
“Kami berupaya mencari solusi terbaik dalam permasalahan ini dan sepakat bahwa kepentingan siswa berprestasi harus kita perjuangkan,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Komisi X DPR RI akan rapat dengan Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, dan yang terkait untuk membahas polemik siswa yang terancam tak bisa ikut SNBP.
“Kami minta pekan depan, Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” kata Dasco.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga menyatakan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan terkait dengan PDSS untuk SNBP 2025.
“Keluhan bapak dan ibu (wali murid) akan kami (Komisi X DPR RI) sampaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk dicari solusi yang lebih baik dalam pengelolaan PDSS,” kata Hetifah.
Hingga tenggat waktu perpanjangan finalisasi, masih banyak sekolah di Indonesia yang belum penuh mengisi PDSS. Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat sebanyak 50 SMA di wilayah itu lalai melakukan proses penginputan nilai siswa eligible pada portal PDSS.
“Hari ini banyak kita dengar informasi, berdasarkan data banyak sekolah yang terlambat menginput data nilai ke PDSS, sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran melalui jalur SNBP,” ujar Basir di Medan.
Sementara di Provinsi Jambi, semua siswa kelas 12 akhirnya bisa mengikuti SNBP berkat perpanjangan waktu dan dukungan dari Dinas Pendidikan. Sebelumnya, dua sekolah di provinsi itu mengalami masalah input data.
“Kebetulan kedua sekolah ini jumlah siswa yang ikut SNBP sama,” kata Kabid Pembinaan SMA Disdik Jambi, Sumantri. (*)
 akibat keterlambatan sekolah mengisi Pangkalan Data){kind=link}