MIMBARKEPRI.CO, Jakarta – Indonesia Memanggil (IM57+) Institute menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat pihak-pihak dari anggota koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi.
PDIP saat ini menjadi partai oposisi, sedangkan partai koalisi pemilik kursi di DPR antara lain Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan NasDem.
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto harus menjadi pintu masuk untuk membuka skandal yang lebih besar.
“Menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah keberanian Pimpinan KPK dalam menangani kasus-kasus strategis lain yang tidak terkait dengan PDI-P sebagai oposisi,” kata Lakso.
Lakso menegaskan bahwa KPK harus menunjukkan sikap profesional dan independen dalam menangani kasus korupsi, termasuk kasus dugaan gratifikasi jet pribadi dan tambang di Maluku Utara.
“Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa KPK mampu menjadi lembaga independen dan bebas dari segala intervensi,” ujarnya.
IM57+ Institute merupakan organisasi bentukan puluhan mantan pegawai KPK yang dipecat karena dicap tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). (*)
 Institute menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat pihak-pihak dari anggota koalisi){kind=link}