MIMBARKEPRI.CO, Jakarta – Partai NasDem menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) inkonsisten dengan penolakan mereka terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzi Amro, menyatakan bahwa penolakan PDIP bertentangan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Undang-Undang HPP adalah hasil kesepakatan bersama yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Bahkan, dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit,” ungkap Fauzi.
Fauzi menegaskan bahwa langkah penolakan PDIP terhadap PPN 12% ini mencerminkan sikap yang tidak konsisten dan mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk Fraksi PDIP.
“Berarti mereka mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk Fraksi PDIP yang sebelumnya menyetujui kebijakan ini. Sikap ini seperti ‘lempar batu sembunyi tangan’ dan berpotensi mempolitisasi isu untuk meraih simpati publik,” jelas Fauzi.
Menurut Fauzi, kenaikan PPN 12% merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan memperkuat penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal. Pemerintah juga telah memberikan pengecualian PPN 0% untuk bahan pokok.
Fauzi menambahkan bahwa NasDem mendukung pelaksanaan kebijakan ini dan menyerukan agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan serta memberikan kompensasi atau subsidi bagi kelompok masyarakat rentan.
“Komisi XI DPR RI akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan berkomitmen membuka ruang dialog dengan pemerintah serta pelaku usaha untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat,” tuturnya.
Fauzi mengingatkan PDIP untuk konsisten dengan keputusan yang telah disepakati dan tidak mempermainkan isu ini demi kepentingan politik jangka pendek.
“Dengan rekam jejak digital yang ada, Fauzi mengingatkan PDIP untuk konsisten dengan keputusan yang telah disepakati dan tidak mempermainkan isu ini demi kepentingan politik jangkapendek.” (*)
 inkonsisten dengan penolakan mereka terhadap kenaikan tarif Pajak){kind=link}