MIMBARKEPRI.CO, Jakarta,– Calon pimpinan atau capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti mengatakan, lembaga antirasuah harus maksimal mengawasi kebocoran anggaran pasca-pemilu dan pilkada 2024.
“Adanya pemerintahan yang baru, dikhawatirkan atau berpotensi adanya kebocoran anggaran oleh para pemangku kebijakan yang baru,” ujar Poengky saat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test capim KPK di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024.
Poengky menekankan pentingnya monitoring dan pendampingan, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan korupsi dan di daerah otonomi baru seperti di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat, perempuan, media massa, dan APIP dalam pengawasan.
Dalam kesempatan terpisah, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyampaikan kekhawatirannya tentang pemilihan Pimpinan KPK yang akan menentukan agenda pemberantasan korupsi lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang bersih dan tidak memiliki masalah etik dan hukum.
Zaenur mengingatkan bahwa KPK saat ini dalam posisi terpuruk akibat revisi undang-undang yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif. Ia menilai tahap fit and proper test yang dilakukan oleh DPR menjadi cerminan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi.
“Jika tetap meloloskan orang yang punya cacat etik dan hukum, juga meloloskan orang-orang yang partisan, punya kepentingan terkait dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu, maka KPK akan bernasib serupa seperti KPK sebelumnya,” katanya. (*)
 Poengky Indarti mengatakan, lembaga antirasuah harus maksimal mengawasi){kind=link}