MIMBARKEPRI.CO, Jakarta – Inggris sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada dua menteri Israel soal komentar mereka yang dinilai menjijikkan tentang situasi di Gaza.
Kedua menteri itu adalah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Rabu lalu (16/10), Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan peluang pemberian hukuman itu di hadapan parlemen.
Starmer menilai komentar Smotrich bahwa membuat warga sipil Gaza kelaparan mungkin dapat dibenarkan itu mengerikan. Sementara, Ben-Gvir mengatakan pemukim Israel yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat adalah pahlawan.
“Kami mencermatinya karena komentar tersebut jelas-jelas menjijikkan,” kata Stamer, dikutip Reuters, Kamis (17/10).
Terlebih, kedua menteri Israel itu mengeluarkan pernyataan menantang soal ancaman sanksi. Smotrich dan Ben-Gvir masing-masing menyebut ancaman sanksi tidak akan menyebabkan perubahan dalam posisi mereka.
“Mereka tidak membuat saya takut dan saya akan terus bertindak hanya sesuai dengan kepentingan nasional tertinggi Israel,” kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan.
Sementara Smotrich mengatakan tidak ada ancaman yang akan mencegahnya untuk melakukan hal yang benar dan bermoral bagi warga Israel.
Pernyataan menantang dari dua menteri itu dikeluarkan usai Inggris bersama Prancis dan Aljazair menyerukan pertemuan mendesak di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas situasi kemanusiaan di Gaza yang semakin mengerikan.
Starmer mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk.
“Israel harus mengambil semua langkah yang mungkin untuk menghindari korban sipil, untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza dalam jumlah yang jauh lebih besar dan memberi mitra kemanusiaan PBB kemampuan untuk beroperasi secara efektif,” kata Starmer di hadapan parlemen, Rabu lalu (17/10).
Awal bulan ini Reuters melaporkan pasokan makanan ke Gaza turun tajam dalam beberapa minggu terakhir, setelah Israel memberlakukan aturan bea cukai baru.
Amerika Serikat (AS) juga mengancam akan menyetop bantuan senjata jika Israel tidak memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dalam waktu 30 hari.
Di sisi lain, utusan Israel untuk PBB mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memastikan bantuan menjangkau mereka yang membutuhkannya.
Starmer memang telah mengambil langkah yang agak keras terhadap Israel sejak ia terpilih, meskipun menyatakan mendukung hak Israel untuk membela diri.
Pemerintah membatasi beberapa lisensi ekspor senjata ke Israel, dengan mengatakan ada risiko alutsista itu dapat digunakan untuk aksi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Selasa lalu, Inggris juga mengumumkan sanksi baru terhadap organisasi pemukim Israel yang terbukti mensponsori kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
sumber: cnnindonesia.com
