Mimbarkepri.co, Kuala Lumpur – Platform media sosial TikTok memberhentikan ratusan karyawan dari angkatan kerja globalnya, termasuk sejumlah besar staf di Malaysia, kata perusahaan itu pada Jumat, saat mengalihkan fokus ke penggunaan AI yang lebih besar dalam moderasi konten.
Dua sumber yang mengetahui masalah ini sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa lebih dari 700 pekerjaan dipangkas di Malaysia. TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance asal China, kemudian mengklarifikasi bahwa kurang dari 500 karyawan di negara itu yang terkena dampak.
Para karyawan, yang sebagian besar terlibat dalam operasi moderasi konten firma tersebut, diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email pada Rabu malam, kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media.
Menanggapi pertanyaan Reuters, TikTok mengonfirmasi PHK tersebut dan mengatakan bahwa beberapa ratus karyawan diperkirakan akan terkena dampak secara global sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan operasi moderasinya.
TikTok menggunakan campuran deteksi otomatis dan moderator manusia untuk meninjau konten yang diposting di situs.
ByteDance memiliki lebih dari 110.000 karyawan di lebih dari 200 kota di seluruh dunia, menurut situs web perusahaan.
Perusahaan teknologi itu juga merencanakan lebih banyak pemutusan hubungan kerja bulan depan karena ingin mengonsolidasikan beberapa operasi regionalnya, kata salah satu sumber.
“Kami membuat perubahan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk lebih memperkuat model operasi global kami dalam moderasi konten,” kata juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan tersebut berencana untuk menginvestasikan $2 miliar secara global dalam hal kepercayaan dan keamanan tahun ini dan akan terus meningkatkan efisiensi, dengan 80% konten yang melanggar pedoman kini dihapus oleh teknologi otomatis, kata juru bicara tersebut.
PHK tersebut pertama kali dilaporkan oleh portal bisnis The Malaysian Reserve pada hari Kamis.
Pemutusan hubungan kerja terjadi karena perusahaan teknologi global menghadapi tekanan regulasi yang lebih besar di Malaysia, di mana pemerintah telah meminta operator media sosial untuk mengajukan izin operasi pada bulan Januari sebagai bagian dari upaya untuk memerangi pelanggaran dunia maya.
Malaysia melaporkan peningkatan tajam dalam konten media sosial yang berbahaya awal tahun ini dan mendesak perusahaan, termasuk TikTok, untuk meningkatkan pemantauan pada platform mereka.(*)Â
Sumber: ReutersÂ
